GeraiMedia.com – Padangsidimpuan. Pemerhati pendidikan Kota Padangsidimpuan, Nasruddin Nasution atau yang akrab disapa Anas, mengingatkan Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk tidak terlalu ambisius mengejar program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Menurutnya, program tersebut berpotensi menjadi “proyek gagal” jika tidak dikaji secara mendalam.
Pernyataan ini disampaikan Anas saat berbincang dengan sejumlah kepala sekolah dan pengawas di kawasan Padangsidimpuan Tenggara beberapa waktu lalu. Ia menyoroti dua program pemerintah di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya memiliki potensi kegagalan, yakni program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.
“Program Sekolah Rakyat ini berbasis asrama, dan dikhawatirkan justru menciptakan sistem pendidikan eksklusif yang hanya bisa diakses oleh kelompok tertentu berdasarkan status sosial-ekonomi. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem bisa saja justru terisolasi,” kata Anas.
Menurutnya, meskipun Padangsidimpuan secara geografis dan administratif memungkinkan untuk memenuhi syarat pendirian Sekolah Rakyat—misalnya dengan memanfaatkan lahan milik Pemprov Sumut di sekitar SMK Pertanian dan SMA Negeri 3—namun Pemko harus berpikir panjang terhadap dampak sosial dan pendidikan dari sistem tersebut.
Ia juga menilai, pelibatan Kementerian Sosial sebagai pengelola utama program ini menjadi tanda tanya besar. “Kementerian Sosial bukan institusi yang memiliki rekam jejak di dunia pendidikan. Kita bisa lihat bagaimana kondisi panti asuhan hari ini. Maka jika program ini dikelola oleh lembaga yang tidak punya spesialisasi di bidang pendidikan, potensi gagalnya sangat besar,” lanjutnya.
Selain itu, Anas juga menyoroti potensi politisasi dan ketidakberlanjutan program jika terjadi pergantian kepemimpinan nasional. “Kalau pemerintah berubah, kebijakan bisa berubah. Lalu bagaimana nasib murid-murid yang sudah terlanjur masuk? Ini akan menjadi ketidakpastian pendidikan yang harus dihindari,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan satu Sekolah Rakyat membutuhkan anggaran hingga Rp150 miliar, yang bisa saja menarik dari sisi proyek, namun berisiko menimbulkan peluang penyimpangan anggaran.
“Jangan sampai program ini hanya menjadi ajang proyek, bukan solusi pendidikan. Meskipun semua kebutuhan siswa ditanggung negara, jika kucuran dana dari pusat terlambat, siapa yang akan menanggung kebutuhan harian siswa? Ini bukan soal teknis semata, tapi menyangkut hak dasar anak,” tegasnya.
Anas menyarankan agar Pemko Padangsidimpuan lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan yang sudah ada. Ia mencontohkan perlunya revitalisasi pasar sebagai pusat ekonomi rakyat, seperti pembangunan dua lantai untuk Pasar Inpres Sadabuan dan Pasar Inpres Padang Matinggi, serta pengembangan Pasar Terpadu di Terminal Pal 4 Pijor Koling.
“Sebaiknya Pemko tidak mengejar program yang belum jelas asal-usulnya. Pelajari dulu latar belakang dan sasaran program. Jangan sampai hanya karena ingin mendapatkan proyek pusat, malah merugikan masyarakat,” pungkasnya.
