Foto: Peserta Lokakarya Child Safeguarding Policy (kebijakan Perlindungan Anak)
Banda Aceh- Yayasan Aceh Hijau (YaHijau) dan UNICEF menyelenggarakan Lokakarya Child Safeguarding Policy (Kebijakan Perlindungan Anak) dan Pembentukan Mekanisme Rujukan Dayah. Lokakarya ini berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 1 hingga 3 Maret 2024, di Hotel Mekkah, Banda Aceh.
Tujuan lokakarya ini adalah untuk meningkatkan pemahaman guru dayah dan pemangku kepentingan lainnya tentang kebijakan dan mekanisme rujukan terkait perlindungan anak/santri, serta memperkuat kapasitas mereka dalam mengimplementasikan konsep perlindungan anak di lingkungan Dayah. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menyusun mekanisme rujukan untuk kasus yang terjadi di dayah, mendorong penciptaan lingkungan Dayah yang ramah anak, dan merencanakan tindak lanjut di masing-masing Dayah sebagai proyek pilot di empat Kabupaten/Kota, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Bireun, dan Lhokseumawe.
Dengan partisipasi sebanyak 70 peserta dari berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Pendidikan Dayah, Kementerian Agama, guru-guru Dayah, serta perwakilan DP3A dan HUDA, lokakarya ini menjadi forum yang berharga untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.
Muhammad Syarif, SHI, M.H., yang menjadi peserta utusan dari Banda Aceh, mengapresiasi langkah-langkah yang diambil dalam upaya mengatasi tindakan kekerasan di lingkungan Dayah. Ia menyambut baik dorongan dari Pemerintah Aceh untuk membentuk Tim Pengawasan Dayah di seluruh kabupaten/kota sebagai langkah penting dalam meningkatkan pengawasan dan perlindungan anak di Aceh.
Lokakarya ini menandai langkah penting dalam upaya bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi semua santri di Aceh. Dengan adanya kolaborasi antara pihak terkait, upaya ini sejalan dengan standar global dan nasional dalam perlindungan anak.
Direktur Yayasan Aceh Hijau, Syarifah Marlina Al Manzhir, menyatakan bahwa lokakarya ini merupakan langkah maju yang penting dalam menciptakan lingkungan Dayah yang aman dan ramah anak di Aceh. Dengan peningkatan pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan, serta pembentukan mekanisme rujukan yang efektif, diharapkan bahwa anak-anak di lingkungan Dayah akan mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan lingkungan belajar yang lebih aman.[]
